Menyoal Istilah Samosir Kepingan Surga

SAYA tergelitik dengan sebuah ucapan bernada protes dalam sebuah grup WA. Seseorang di grup WA parSamosir itu minta agar jangan lagi menggunakan istilah 'kepingan surga'. "Tak pernah ada surga berkeing-keping. Dari kamus mana pun itu," tulisnya.

Tulisan ini kemudian ditanggapi member lain yang menyebut, dia pernah pun dengar, bahwa 'kepingan surga' itu identik dengan neraka. "Tolong bagi yang ahli bahasa diberi penjelasan, apakah istilah 'kepingan surga' tepat untuk Pulau Samosir," tanyanya.

Member ini pun kemudian malah membandingkan Samosir seperti surga. "Hidup Samosir, negeri indah bagaikan surga," tulis dia.

Yang lain menyebut, jangan menyederhanakan makna surga. "Surga tempat suci. Penjara Samosir masih penuh. Belakangan ini oknum KPU Kabupaten Samosir membuat bertambah," sebutnya.

Siapa Bilang Surga Berkeping-keping?

Kadang kita memang terlalu polos mengartikan sebuah perumpamaan. Menurut penulis, kalau dikatakan Samosir adalah kepingan surga, bukan berarti mau bilang bahwa surga itu berkeping-keping, atau punya kepingan. Mungkin kita semua sudah pernah mendengar istilah 'belahan jiwaku' untuk orang yang disayang. Apakah jiwa kita memang terbelah-belah?

Orang beragama sangat meyakini, bahwa surga itu adalah tempat yang sangat maha indah. Sehingga kemudian muncul istilah 'kepingan surga' untuk Pulau Samosir, adalah semata-mata bentuk pujian kepada alam indah ciptaan Tuhan itu.

Menurut penulis, yang pertama mencetuskan istilah itu bisa jadi adalah orang taat agama, sehingga membuat ungkapan itu. Namun dia tidak berani menyamakannya dalam sebuah perbandingan, sehingga hanya menyebut kepingan.

Bahkan penulis melihat ungkapan itu dari sudut sebaliknya, yaitu menggambarkan ilusi manusia, betapa tak terukurnya keindahan surga itu. Coba kita bayangkan, begitu indahnya Samosir, tetapi hanya dikatakan sebatas 'kepingan surga' saja.

Yang bermakna, bahwa surga jauh lebih indah. Sehingga Samosir itu hanya ibarat kepingannya saja.

Dan tentu saja penulis menjadi tidak setuju, kalau surga malah disamakan dengan Pulau Samosir seperti disebut di atas, "Negeri indah bagaikan surga." Apa iya, hanya seperti Samosir saja surga itu?

Soal tanggapan yang sampai pada isi penjara, menurut saya, jelas itu sudah lari dari konteks.

Sebagaimana diketahui, istilah 'kepingin surga' berasal dari turis yang pernah ke Samosir. Lalu melihat keindahan alam Pulau Samosir, turis tersebut pun berucap kagum, bahwa keindahan alam Samosir bagaikan 'kepingan surga'.

Artinya, istilah kepingan surga itu adalah berbicara soal keindahan alam, bukan manusia atau pemerintahannya. Ini murni pujian kepada alamnya.

Sehingga saya menilai, menjadi terlalu dangkal segala pemikiran yang memprotes istilah 'kepingan surga'. Malah menurut saya seperti disebut di atas, istilah Samosir 'kepingan surga' itu adalah bentuk imajinasi lain yang menyebut bahwa keindahan surga itu tidak terukur. Sekaligus juga pujian atas keindahan alam Samosir, walau, tentu saja, sangat jauh bila dibandingkan dengan bayangan kita atas surga.

Apakah Menista Agama?

Lalu, kalau ada kemudian yang sampai pada pemikiran soal penistaan, dikaitkan dengan Agama Kristen yang kebetulan sangat mayoritas di Pulau Samosir, malah lebih heboh lagi.

Itu jelas-jelas adalah sebuah perumpamaan. Dan yang saya tahu, Tuhan Yesus juga selalu menggunakan perumpamaan. Salah satu perumpamaan itu adalah yang mengatakan bahwa lebih mudah onta masuk lubang jarum dari pada orang kaya masuk surga. Apakah mungkin onta masuk lobang jarum? Tidak mungkin bukan? Tapi itulah perumpamaannya, yang menggambarkan betapa sulit.

Serupa dengan perumpamaan kepingan surga. Sekali lagi, bukan mau bilang surga punya kepingan. Tapi itulah gambaran dari indahnya Pulau Samosir dan Danau Toba.

Kalau kemudian kita hubungkan ke agama, malah secara manusiawi itu menjadi motivasi orang berbuat baik. Samosir yang begitu indah hanya dianggap kepingan, bagaimana pula aslinya. Sekali lagi, ini kita bahas keindahan, bukan manusia atau pemerintahnya.

Alangkah baiknya kalau kita berpikir positif menanggapi istilah kepingan surga. Jangan menjadi ada anggapan pelecehan surga pula.

Dan penulis sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan, bahwa keindahan Samosir adalah hadiah dari Tuhan. Kalau diimaginasikan, Tuhan meletakkan kepingan surga itu menjadi wilayah Samosir dan Danau Toba. Tinggal kita yang berpikir untuk bagaimana menjaganya.

Jadi, dari pada mempersoalkan istilah 'kepingan surga', lebih baik rasanya kita mempertanyakan, kenapa ungkapan itu hanya untuk Pulau Samosir, bukan Kawasan Danau Toba. (***)

Apa Faedahnya Laga Perebutan Tempat Ketiga di Piala Dunia?

APA faedahnya laga perebutan tempat ketiga dalam sebuah Piala Dunia?

FIFA, sih, mengadakannya hanya untuk memperpendek gap di antara laga semifinal dan final. Biasanya, laga semifinal dan final itu berjarak empat atau lima hari. Nah, agar penonton tak terlalu lama menunggu, maka diadakanlah laga perebutan tempat ketiga sebagai sebuah partai hiburan.

Iya, hiburan. Dua tim yang dalam satu bulan terakhir sudah bercucur peluh, berjuang untuk menjadi yang terbaik di dunia--tetapi gagal di semifinal--masih harus berlaga sekali lagi. Dalam laga hiburan, dalam laga yang tak menentukan, dalam laga yang menang-kalah tak ada artinya.

Ini seperti Anda baru saja diputusin pacar di bulan-bulan menjelang pernikahan, tapi dua hari setelahnya Anda ditelepon dan diajak menemaninya pergi ke salon. Sakitnya belum hilang, malah diajak bertemu dan melakukan hal yang tak ada faedahnya untuk Anda. Capek doang.

Scott Murray, dalam kolomnya di The Guardian, menulis bahwa laga perebutan tempat ketiga itu adalah pertandingan yang tak diinginkan pemain, tak dikontrol para pelatih, dan hanya ditonton beberapa profesional saja. Tak ada yang benar-benar peduli dengan laga itu.

Louis van Gaal, pelatih Belanda pada Piala Dunia 2014 silam, pernah berujar bahwa laga perebutan tempat ketiga di Piala Dunia seharusnya tak pernah diadakan. Menurutnya, laga itu tak adil bagi kedua tim yang berlaga karena mereka dituntut bertanding dengan waktu recovery yang mepet. Padahal laga juga tak penting.

"Yang terburuk dari laga itu, saya yakin, adalah kemungkinan Anda kalah dua kali berturut-turut di turnamen di mana Anda bermain dengan sangat baik. Anda kemudian pulang sebagai pecundang karena kemungkinan Anda kalah dalam dua pertandingan terakhir," kata Van Gaal kala itu seperti dilansir Bleacher Report.

"Laga ini tidak ada hubungannya dengan olahraga menurut saya. Tidak ada turnamen, tidak ada turnamen sepak bola, terutama di turnamen terakhir, yang menuntut pemain Anda untuk berlaga di perebutan tempat ketiga. Hanya ada satu hadiah dan satu penghargaan yang tak ternilai dan itu adalah jadi juara," imbuh dia.

Yang unik, meski berkata demikian, Van Gaal berhasil membawa Belanda memenangi laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2014. Kala itu mereka mengalahkan Brasil sang tuan rumah dengan skor 3-0. Ini bisa dimaklumi bahwa Van Gaal tak ingin membawa anak asuhnya pulang dengan status pecundang.

Laga perebutan tempat ketiga memang terlalu sering dipertanyakan faedahnya, dikritik fungsinya. Namun, FIFA masih tetap kekeh untuk melangsungkan laga tersebut dalam setiap edisi Piala Dunia. Mungkin keuntungan komersial yang mereka dapat dari laga ini terlalu besar untuk dilewatkan.

FIFA sendiri sudah menghadirkan laga perebutan tempat ketiga di Piala Dunia ini sejak edisi kedua yakni 1934. Jerman dan Austria kala itu yang berlaga untuk pertama kali dan negara yang disebut pertama itu berhasil jadi pemenang dengan skor 3-2. Setelahnya, ritual perebutan tempat ketiga terus hadir tanpa permisi.

Laga tersebut kemudian dimanfaatkan dengan beberapa hal oleh tim-tim yang berlaga. Ada yang menjadikan laga tersebut untuk memberikan kesempatan bermain kepada para pemain yang sejak fase grup hingga semifinal tak mendapat menit yang banyak.

Ada juga yang menjadikan laga tersebut sebagai laga perpisahan untuk para legenda mereka. Jerman pernah melakukannya untuk Oliver Kahn yang pensiun setelah Piala Dunia 2006. Ada pula yang seperti Van Gaal tadi, menjalani laga hanya untuk tak pulang sebagai pecundang.

Negara-negara seperti Kroasia pada edisi 1998, Swedia pada 1994, hingga Turki di 2002 menjadikan laga tersebut sebagai penegasan dan klimaks dari status kuda hitam sepanjang turnamen. Setidaknya, mereka bisa pulang dengan kepala yang lebih tegak dibanding jika hanya kalah di semifinal saja.

Bagi orang banyak, laga itu masih akan menimbulkan pertanyaan yang sama: Apa, sih, faedahnya?

sumber: kumparan.com

Ketika KPK tak Lagi Sakral

STATUS tersangka korupsi ataupun suap adalah sebuah situasi yang paling tidak diinginkan siapa pun. Status ini akan memberikan dampak buruk yang sangat besar bagi siapa pun penyandangnya. Karir politik akan hancur. Apa pun yang telah dirintis selama bertahun-tahun, akan rusak. Belum lagi beban yang akan ditanggung keluarga.

Kalau memang benar yang bersangkutan melakukan kesalahan yang ditersangkakan, masih bisalah dikatakan, semua kehancuran tadi adalah bagian yang harus diterima, akibat perbuatannya sendiri.

Tapi, bagaimana pula kalau ternyata yang ditersangkakan korupsi itu, sama sekali tidak melakukannya atau tidak tahu-menahu soal apa yang dituduhkan tersebut. Ini tentu akan menambah beban moral yang harus ditanggungnya. Akan muncul rasa emosional, dimana status tersangka sudah diumumkan ke publik, sementara yang bersangkutan tidak pernah melakukannya, atau setidaknya belum ada bukti.

Ini sebabnya, penetapan status tersangka oleh KPK, apalagi yang dilakukan secara kollektif seperti di Sumatera Utara, baru-baru ini, hendaknyalah dilakukan melalui proses sangat ketat. Bukan hendak mengatakan bahwa KPK tidak melakukannya. Tapi ini adalah harapan, agar jangan ada orang tak bersalah menjadi tersangka.

Sebagai contoh adalah, penetapan tersangka suap hak interpelasi yang melibatkan mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Soal ini telah ditetapkan tersangka secara bertahap. Dimulai dari lima unsur pimpinan, menyusul enam anggota DPRD Sumut. Lalu terakhir 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, menyusul ditetapkan tersangka oleh KPK.

Semua ditetapkan berdasarkan sebuah catatan, yang katanya mereka ada terima uang. Semua tanpa bukti tanda terima. Lalu ada tuduhan, secara bersama-sama. Kalau secara bersama-sama, kenapa penetapannya tidak serentak? Lalu kenapa tidak seluruhnya jadi tersangka?

Di DPRD Sumut memang ada oknum (salah satu unsur pimpinan) yang suka memainkan APBD. Untuk penetapan APBD, katanya, harus ada semacam kesepakatan. Dan yang jelas ada aroma suap. Inilah yang disebut dengan uang ketok palu itu.

Lalu untuk urusan ini, ada yang memang aktif terlibat dan biasanya terima sesuatu sebelum penetapan. Lalu ada yang tidak begitu berperan dan terima sesudah penetapan.

Lalu ada yang memang sama sekali tidak tau. Apakah yang sama sekali tidak tahu-menahu soal atur mengatur ini dapat bagian juga? Sebenarnya tidak. Kalaupun ada uang yang sampai ke tangan mereka, itu hanya berupa uang rapat dan lain-lain.

Lalu dalam kasus suap hak interpelasi kemarin, semuanya disamaratakan menjadi terlibat dengan penyebutan uang yang diterima kisaran Rp200-350 juta. Padahal kenyataannya tidak demikian. Yang terjadi adalah, upaya membuat daftar terima uang, agar ada semacam laporan untuk mempertanggungjawabkan uang yang sudah kadung dikeluarkan. Disinilah pada akhirnya, yang tidak tahu apa-apa itu ikut menjadi korban.

Lalu kemana uang besar tadi sebenarnya digunakan, kalau bukan untuk dibagi-bagi? Tidak diketahui jelas kemana. Tapi yang pasti, ketika itu, tiga kali berganti Kapolda Sumut dan tiga kali berganti Kajati Sumut, kasus ini tak kunjung usai. Hingga kemudian terjadi OTT oleh KPK, yang memang sudah mengendus masalah suap ini.

Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin kasus sepenting itu seakan-akan menjadi 'recehan'. Belum ada pemeriksaan dan belum tahu siapa tersangka, namun ada beberapa anggota DPRD Sumut yang sudah mengetahui kapan akan ada pemeriksaan dan berapa orang yang jadi tersangka. Mereka ini seolah-olah berperan menjadi Juru Bicara KPK. Seolah-olah mereka punya akses ke dalam KPK. Jelas ini sebuah pertanyaan.

Lalu soal penetapan tersangka terakhir dengan jujmlah 38, juga menjadi pertanyaan, bagaimana cara dan prosedurnya. Bagaimana caranya, kok yang dijadikan tersangka belum tahu apa pun hasil pemeriksaan, tetapi nama-nama mereka sudah beredar di media massa? Apakah demikian prosedur yang berlaku di KPK, yakni umumkan dulu nama tersangka di media, baru kirim suratnya ke masing-masing personal?

Ada salah satu tersangka dari 38 orang yang baru ditetapkan, yang menarik perhatian. Dia ini adalah inisiator hak interpelasi kepada Gubsu, karena Gubsu mengganti pejabat-pejabat eselon III tak sesuai aturan dan menyebabkan keresahan di masyarakat. Namun sebagaimana diketahui, pada saat voting di paripurna, partainya malah menjadi penentang interpelasi.

Yang jadi pertanyaan, apakah KPK mengetahui jalan cerita, bagaimana partai yang menginisiasi interpelasi menjadi penentang interpelasi? Mungkin KPK tidak mendalami, bahwa seseorang tadi telah menjadi musuh bersama di kalangan anggota dewan karena sikapnya menginisiasi interpelasi tadi. Pengurus DPP partainya pun sampai turun tangan dan menjadikan dia menjadi ketua fraksi partai mereka, mungkin dengan tujuan, agar dia lebih punya kekuatan terkait hak interpelasi tadi.

Kenyataannya, posisi dia sebagai musuh bersama malah semakin dalam. Internal partai termasuk ketua partainya di Sumut ikut menghambat segala langkahnya. Eksternal partai pun ikut memperbesar masalah karena menganggap dia adalah 'duri dalam daging'. Konflik antara dirinya dengan internal partai serta luar partai termasuk dalam penetapan alat kelengkapan di DPRD Sumut pun ramai di media massa.

Lalu kembali ke tuduhan secara bersama-sama atau bekerja bersama-sama dalam menerima suap hak interpelasi yang dituduhkan, bagaimana mungkin dia masih diikutkan kerjasama, sementara dia sudah dianggap sebagai musuh bersama? Dan dalam penetapan tersangka kemarin, apakah kajian KPK sampai ke hal-hal seperti ini?

Pemilihan Langsung di Indonesia, Anugerah atau Bencana?

SEGALA jenis pemilihan langsung mulai dari pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif, hingga pemilihan presiden, membawa dampak luar biasa kepada perkembangan masyarakat Indonesia. Euforia kebebasan berpendapat yang sebelumnya terkekang di Era Orde Baru, sepertinya mendapat tempat subur untuk berkembang biak.
   
Namun sayang, perkembangan demokrasi tersebut, tidak diimbangi perkembangan yang baik pada wawasan berpikir maupun mentalitas masyarakat Indonesia. Masyarakat sepertinya belum siap menerima perubahan di bidang demokrasi tadi, sehingga bahkan timbul kesan, reformasi muncul terlalu dini.
   
Faktanya, kebebasan berpendapat sering kebablasan dengan tindakan-tindakan tidak pada tempatnya dan justeru lebih sering bertentangan dengan yang disuarakan. Para pengunjuk rasa sering menyuarakan keadilan, kedamaian, dan sebagainya, justeru dengan merusak fasilitas umum dan mengganggu aktifitas orang-orang yang katanya, mereka perjuangkan.
   
Yang disesalkan, kesalahkaprahan atas demokrasi pun merambat ke segala jenis pemilihan umum. Bagi masyarakat, musim pemilihan umum, baik pilkada, pemilu legislatif, maupun pilpres, terkesan sebagai musim rezeki. Musim di mana para kandidat akan membagi-bagikan sesuatu, baik berbentuk uang maupun barang.
   
Bahkan yang menyedihkan, musim pemilihan menjadi musim penambahan musuh baru. Pilpres 2014 sudah meninggalkan dua kubu yang sampai sekarang tak pernah damai. Saling menghujat dan memaki, terutama di medsos, sudah menjadi pemandangan biasa.

Kemudian situasi dipertajam dengan Pilkada DKI. Pihak yang saling berlawanan bertambah di tengah suasana makin panas. Ditimpali makin maraknya hoax, untuk tujuan-tujuan tertentu. Belum lagi pemanfaatan massa dari komunitas tertentu, yang dimobilisasi untuk kekuasaan, dan akhirnya menambah permusuhan baru.

TIGA JENIS PEMILIH

Para pengamat politik mengatakan, ada tiga jenis pemilih, yaitu pemilih yang berdasarkan rasa emosional, rasional, dan pragmatis. Sedihnya, pemilih sekarang justeru didominasi pemilih pragmatis, yang memilih berdasarkan imbalan serta janji instan yang tak jelas kebenarannya. Janji instan ini bisa berupa materi, iming-iming surga, dan lainnya.

Jadi kita tidak heran, pada saat proses pilkada berlangsung, maka yang sering ditanyakan warga adalah soal ‘kejelasan’ dalam artian materi apa yang akan mereka terima. Selain itu, masalah surga dan neraka pun akan mereka tanyakan juga, meski hubungan antara surga dan neraka terhadap pemilihan kepala daerah, masih terus jadi perdebatan.

Padahal, dominasi pemilih pragmatis, selain menimbulkan ‘cost’ tinggi, akan meninggalkan beban kepada kepala pemerintahan terpilih, sehingga berpotensi mengabaikan kepentingan rakyat. Akibatnya akan semakin jauh harapan kepada kepala pemerintahan terpilih. Besarnya biaya yang ditanggung selama selama proses pilkada, pileg, maupun pilpres, akan jadi beban pemikirannya selama memimpin, sehingga akan mencari segala upaya mengembalikan uangnya, plus bunga-bunganya.
   
Belum lagi biaya atas pecahnya masyarakat, yang nilainya tak bisa diukur dengan apa pun.

Dan meski resikonya sangat besar bagi negata, namun para politikus busuk memanfaatkan ini untuk mencapai tujuan. Ini sebuah kebuah kenyataan ironis, di mana saat sebuah pemilihan langsung harusnya memberi kesempatan memilih seorang pimpinan berkualitas, masyarakat dan para politikus busuk merusaknya.

KEMBALI KE DPRD?

Padahal dulu, saat pemilihan kepala pemerintahan/daerah masih dilakukan MPR RI/DPRD setempat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hingga nasional, masyarakat banyak protes, dengan salah satu alasan, kepala pemerintahan/daerah terpilih, bukan atas keinginan mereka.

Masyarakat selalu menuding (saat itu), bahwa kekuatan uang selalu ‘bermain’ dalam setiap pemilihan kepala pemerintahan/daerah oleh wakil rakyat. Hingga akhirnya, rakyat pun diberi kesempatan untuk memilih sendiri, dengan harapan, kualitas pemimpin akan makin mendekati harapan masyarakat yang memilihnya.
   
Namun, fakta berkata lain, di mana segala jenis pemilihan bukannya memperbaiki hasil pilihan, bahkan lebih dari itu, malah merusak mental pemilih, yaitu masyarakat, walau mungkin tidak seluruhnya. Politik uang yang dulu dengan lantang diteriakkan masyarakat kepada legislatif di segala tingkatan saat pemilihan kepala pemerintahan/daerah, justeru malah makin berkembang dengan subur saat pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat.
   
Bahkan yang menyedihkan lagi, di hampir semua daerah, khususnya Sumut, sudah ada tarif tertentu yang dibebankan masyarakat kepada kandidat, apabila ingin dipilih. Nilainya mencapai ratusan ribu rupiah per kepala. Rakyat sepertinya tidak lagi memikirkan, seberapa besar dana yang harus dikeluarkan seorang kandidat hanya sekedar merebut jabatan bupati misalnya, kalau seorang calon pemilih harus dibayar sekian ratus ribu. Apalagi kalau sudah skala nasional.
   
Selain soal uang, perpecahan sebagaimana disebutkan di atas pun makin menajam.

Dan hasil pemilihan tentunya sangat gampang ditebak. Ada pengeluaran, tentu ada pemasukan plus laba. Ada fanatik membabibuta, maka ada perpecahan. Masalah, apakah kebijakan kepala daerah itu nantinya prorakyat atau tidak, bukan lagi masalah. Toh hampir semua kandidat berpikir, urusan dengan rakyat sudah selesai saat mereka memberi uang dan janji-janji surgawi.

Akhirnya, rakyat sendiri yang jadi korban dan tidak bisa melakukan apa-apa saat ada kebijakan kepala pemerintahan/daerah yang dirasakan tidak berpihak. Nggak salah kalau kepala pemerintahan/daerah terpilih punya pemikiran, apalagi yang diributkan. Toh semuanya sudah dibayar tuntas.
   
PERPECAHAN SAMPAI KAPAN?

Belum lagi masalah paling populer sejak Pilpres 2014 hingga Pilkada DKI, sebagaimana disinggung di atas, yaitu menjamurnya caci maki. Rakyat seolah merasa, bahwa mencaci, menghina, menghujat, dan memfitnah itu sudah menjadi lumrah. Tanpa jelas apa tujuan membela dengan membabi-buta, hingga menghalalkan secala cara.

Coba kita perhatikan sekarang di media sosial. Pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo tak habis-habisnya saling menyerang. Demikian juga antara pendukung Anies dan Ahok. Hoax pun 'berseliweran' bagai angkot di jalanan. Mulai hoax halus sampai paling kasar, bebas muncul tanpa ada filter apa pun, ditelan habis oleh masyarakat yang gampang dicuci otaknya.

Mempunyai pilihan pada pilpres adalah hal yang sangat baik. Seorang warga negara memanglah seharusnya aktif menyukseskan pilpres dengan turut serta menjatuhkan pilihan. Mendukung kandidat juga tidak salah. Malah aneh rasanya kalau kita memilih tanpa alasan. Akan tetapi, kehilangan teman, bahkan keluarga, bahkan rasa kemanusiaan, janganlah sampai dianggap menjadi harga yang pantas hanya demi membela si kandidat.

Padahal ironisnya, si kandidat, kenal pun nggak dengan mereka. Yang ada hanya fanatisme membabi-buta.
   
Akhirnya kita hanya bisa bertanya, "Pemilihan langsung ini, apakah anugerah atau bencana?"

Ketika Tuhan jadi Pecundang dan Setan jadi Pahlawan

MUNGKIN masih segar dalam ingatan kita, beberapa kasus ‘affair’ dalam dunia selebritis. Ada artis yang selingkuh dengan pengusaha asal luar negeri, sebelum akhirnya mereka resmi menikah. Ada selingkuh sesama artis, kawin cerai, dan lainnya.

Melalui tayangan yang berkali-kali disiarkan berbagai stasion televisi lewat program ‘infotaintment’-nya saat itu, hampir seluruh khalayak sudah tahu, apa gerangan yang terjadi. Apakah ada perselingkuhan dan pengkhianatan atas sebuah perkawinan di kalangan artis-artis terlibat 'affair' itu, mungkin semua bisa merasakan.

Namun betapa miris hati saat dalam berbagai kesempatan di televisi, para artis yang jelas-jelas sudah berkhianat dengan pasangannya itu, dengan rasa enteng berkata, bahwa semua yang dialaminya itu adalah skenario dari Tuhan. Lalu ‘host’ televisi yang bersangkutan, dengan ‘lantam’ berkata, “Semoga (menyebut nama arti dimaksud) tabah dengan cobaan yang dialaminya.”

Amang oi!!
Skenario Tuhan?
Percobaan? Percobaan apanya. Siapa yang mencobai.

Kalau begitu kenyataannya, betapa tak tahu diri benar Tuhan itu, mengaku Maha Tahu, tapi skenarionya rendahan gitu. Membikin skenario yang begitu konyol terhadap ciptaannya. Masa Tuhan yang katanya Maha Tahu itu, tidak mengetahui bahwa si pengusaha itu mkisalnya, sudah punya istri, sehingga tega-teganya membuat skenario yang mempertemukannya dengan sang artis dan selanjutnya pacaran? Itu pun belum lagi dengan sesuatu yang ‘terasa tapi tak kelihatan’, apakah si artis cantik itu sudah pacaran atau belum, saat dia masih berstatus istri rekannya sesama artis.

Dan kata mereka, itu adalah cobaan danmungkin skenario dari Tuhan.

Lalu ingatlah ketika seorang artis cantik lainnya terjerat kasus narkoba lalu dipenjara dan kemudian diperparah dengan hamil tanpa jelas siapa yang berbuat. Kasarnya, hamil di luar nikah. Lalu simak apa kata artis itu dan ibunya dalam beberapa kesempatan di media elektronik. Mereka dengan wajah sedih selalu mengatakan, itu adalah cobaan dan jalan yang sudah digariskan Tuhan untuk dijalani.

Lagi-lagi Tuhan ternyata kejam.

Masa ada orang yang digariskan untuk bergaul bebas sampai terjerumus narkoba, lalu hamil dan melahirkan di luar nikah. Konyolnya, selain, menyudutkan posisi Tuhan sebagai orang yang bertanggungjawab atas kekurangajaran para artis itu, para selebritis itu malah dikesankan sebagai pahlawan.

Si artis yang melahirkan di luar nikah malah dipuja-puji sebagai wanita tegar yang mampu menghidupi sendiri bayinya. Hal yang tentu tidak akan didapatnya, kalau dia bukan seorang artis. Demikian pula dengan pria yang akhirnya mengakui anak itu sebagai 'buah kelakuannya', malah dicap sebagai pria sejati yang dengan jantan mengakui perbuatannya.

Masih banyak kasus, khususnya di kalangan selebritis, yang sebenarnya tidak patut untuk ditiru. Bahkan seharusnya pun tidak perlu disiarkan. Tapi atas nama hiburan, contoh-contoh buruk ini terus muncul setiap saat di layar kaca.

Lalu dari hari ke hari, baik oleh ucapan-ucapan sang selebritis yang bermasalah, maupun yang 'ditambah-tambahi' pembawa acara ‘infotaintment’ tersebut, posisi Tuhan pun makin jadi pecundang dan setan jadi pahlawan. Setiap jalan sesat yang dilakoni artis itu nyaris selalu disebut sebagai cobaan dari Tuhan dan si artis yang sebenarnya setan itu jadi pahlawan.

Pun dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin tanpa sadar kita sering mendiskreditkan Tuhan dengan keluhan-keluhan dan ucapan-ucapan kita. Penulis jadi teringat kata seorang pemuka agama. Kita boleh meminta dan Tuhan akan mengabulkan yang terbaik bagi kita. Tapi sebagai mahluk yang paling mulia dan berbudi, manusia diberi kebebasan untuk melakukan apa saja yang dirasa menyenangkan hidupnya, bahkan bila perlu melupakanNya. Tapi janganlah dengan enteng kita selalu mengatakan Tuhan di balik semua yang kita hadapi.

Ibarat kita berdoa supaya umur kita dipanjangkan, sembari kita melompat dengan kepala ke bawah dari puncak gedung tinggi, lalu mati dengan kepala pecah. Lantas, apakah kemudian Tuhan bersalah dalam masalah ini?