Hanya Menang 4 Pilgub, Saatnya PDIP Evaluasi Megawati?

MESIN partai PDIP banyak yang gagal memenangkan para kandidat yang bertarung di Pilkada 2018. Dari 17 pemilihan gubernur yang diselenggarakan serentak Rabu (27/7/2018), PDIP hanya mampu memenangkan empat pasangan calon yang mereka usung.

Keempat pasangan calon adalah Ganjar Pranowo-Taj Yasin di Jawa Tengah, Wayan Koster-Oka Artha di Bali, Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman di Sulawesi Selatan, dan Murad Ismail-Barnabas Onro di Maluku. Kemenangan di empat wilayah itu juga tidak terlalu mengejutkan. Paling tidak, mereka berhasil mempertahankan suara di kantong basis lantaran calon-calon di tempat lain harus tumbang.

Kemenangan Ganjar Pranowo di Jateng, misalnya. Perolehan suara petahana itu berdasarkan hasil hitung cepat SMRC hanya 58,57 persen meski Jawa Tengah merupakan basis merah (PDIP) sejak dulu. Begitu juga Wayan Koster yang menurut hitung cepat SMRC mendapat suara 58,25 persen, padahal Bali merupakan basis massa PDIP sejak lama.

Sementara kekalahan yang harus mereka rasakan terjadi di 13 provinsi lain. Berdasarkan hitung cepat SMRC, pasangan Syaifullah Yusuf-Puti Guntur kalah dengan perolehan suara 47,72 persen di Jawa Timur. Demikian juga di Jawa Barat, TB Hasanudin-Anton Charlian hanya mendapat 12,77 persen.

Pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus yang diusung di Sumatera Utara juga kalah dengan mendapat 41,12 persen suara. Pun yang dialami Herman HN-Sutono di Pilgub Lampung yang hanya mendapat 25,50 persen suara berdasarkan hitung cepat SMRC.

Di Sumatera Selatan juga sama, Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas, hanya dapat suara 31,9 persen suara berdasarkan hitung cepat LSI. Di Riau, calon PDIP Rachman-Suyatno hanya dapat suara 24,35 persen suara berdasarkan hitung cepat Polmark.

Kenyataan serupa harus mereka terima di NTT setelah Marianus Sae tumbang dengan perolehan suara 27,31 persen. Kekalahan lain juga tampak di NTB. Tuan Guru Haji Ahyar Abduh-Mori Hanafi juga kalah dengan 25,5 persen suara berdasarkan hasil dari hitung cepat LSI.

Karolin Margaret Natasa-Suryadman Gidot yang didukung PDIP di Kalimantan Barat juga tumbang. Berdasarkan hitung cepat LSI mereka hanya mendapat 43,50 persen suara. Di Kalimantan Timur calon PDIP Rusmadi-Safaruddin hanya dapat suara 24,4 persen berdasarkan hitung cepat LSI.

Makin Terpuruk

Banyaknya kekalahan di Pilgub 2018 membuat PDIP punya tugas berat pada tahun politik 2019. Mengingat partai berlambang banteng moncong putih itu juga banyak kalah dalam kontestasi Pilgub 2017.

Dari tujuh Pilgub 2017, PDIP hanya menang di Aceh dan Papua Barat. Calon PDIP di Bangka Belitung Rustam Effendi-Muhammad Irwansyah kalah, pun Rano Karno-Embay Mulya Syarief di Banten, dan pasangan Hana Hasanah-Tonny Jati juga kalah di Gorontalo. Kekalahan telak juga dialami PDIP di DKI Jakarta. Ahok-Djarot tumbang melawan Anies-Sandi.

Kekalahan beruntun dalam Pilgub 2018 ini menjadi kegelisahan kader PDIP di tingkat bawah. Dadang Danubrata, selaku Ketua DPC PDIP Kota Bogor, misalnya. Ia bercerita bagaimana mereka sudah berupaya mendongkrak suara pasangan TB Hassanudin dan Anton Charlian di Jabar, tetapi hasilnya jauh dari yang diharapkan.

Bila dibandingkan dengan Pilgub Jabar 2013, PDIP saat ini lebih buruk. Pada 2013, mereka mengusung Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki dan mendapat 28,41 persen suara, sedangkan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar mendapatkan 32,39 persen suara.

“Memang kelemahannya calon sekarang tidak terlalu dikenal, kami terbatas waktunya (karena) Jabar itu [wilayahnya] luas. Kalau Rieke dulu memang sudah terkenal, sehingga kami lebih mudah mengenalkannya,” kata Dadang kepada Tirto, Rabu (27/7/2018).

Keputusan PDIP mengusung TB Hassanudin dan Anton Charlian ini memang mengejutkan. PDIP sempat terlihat akur dengan Ridwan Kamil, yang kini justru menang Pilgub Jabar 2018 dan diusung koalisi Nasdem, PKB, PPP, Hanura, sebelum akhirnya mengusung Hasan dan Anton.

“Pertimbangan kenapa tidak jadi Ridwan Kamil itu ada di DPP, mungkin ada komunikasi yang tidak bisa diterima DPP,” kata Dadang.

Kesalahan DPP PDIP

Selain masalah di Jawa Barat, PDIP tampaknya juga salah menentukan pilihan calon di dua provinsi lain yang jadi lumbung suara yakni Jawa Timur dan Sumatera Utara. Pilihan mendukung Puti yang adalah cucu dari Sukarno rupanya tidak membuahkan hasil. Jualan nama besar sang proklamator tidak jauh lebih berpengaruh ketimbang Khofifah yang pernah menjadi menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo.

Begitu pula pilihan menaruh Djarot bertarung lagi di Sumatera Utara setelah kalah di DKI Jakarta. Nama besar Djarot juga tidak membuat PDIP bisa meraup suara lebih banyak dari saingannya Edy Rahmayadi yang merupakan mantan Pangkostrad.

Kondisi ini membuat PDIP harus melakukan evaluasi besar-besaran menjelang 2019. Pengamat politik dari Unair, Airlangga Pribadi mengatakan perlu ada pembenahan total. Bahkan pembenahan itu mungkin bisa dilakukan melalui Munaslub.

“Ya, apa pun mekanismenya, harus ada evaluasi total terhadap kesiapan kader partai, dalam proses elektoral politik, strategi politik,” kata Airlangga kepada Tirto.

Airlangga menilai kegagalan berturut-turut dalam dua pilkada serentak ini merupakan kesalahan dari Dewan Pengurus Pusat PDIP. Selama ini, semua pengambilan keputusan terkait dengan kader-kader yang akan maju dalam Pilkada ditentukan langsung DPP PDIP yang masih dipimpin Megawati Soekarnoputri.

“Ini kegagalan DPP sekarang dalam menentukan calon kepala daerah yang bisa mengangkat PDIP dan itu berlangsung selama putaran ini dan kemarin. Ini harus ada evaluasi total di internal. Tentu ini akan jadi kebijaksanaan ketua partai,” terangnya.

sumber: tirto.id

5 Hal yang Diinginkan Kim Jong-un dari Trump

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump akan memberikan bantuan ekonomi bagi Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un jika Korut melakukan denuklirisasi. Lantas, apakah itu yang diinginkan Kim?

Dalam berbagai kesempatan Trump menyampaikan bahwa dialognya dengan Kim di Singapura pada Selasa (12/6) akan membahas soal denuklirisasi dan perdamaian Perang Korea.

Ia juga meminta Korea Selatan, Jepang, dan China, untuk memberi dukungan ekonomi untuk Korut bila pertemuan Selasa (12/6) berjalan lancar. Trump bahkan tak menutup kemungkinan membangun hubungan bisnis AS-Korut untuk pertama kalinya.

Namun nyatanya, Kim menginginkan lebih dari sekadar yang Trump tawarkan. Dikutip dari USA Today, berikut lima harapan Kim Jong-un dari pertemuannya dengan Donald Trump.

1. Jaminan keamanan dari AS
 
Pada Mei lalu, juru bicara Kim menyampaikan bahwa Korut tak akan melucuti senjata nuklirnya, apabila tidak ada jaminan keamanan dari AS.
Korut menjadi waswas untuk melucuti senjata nuklirnya setelah Penasihat Keamanan John Bolton mengatakan AS akan menerapkan "model Libya" untuk Korut.

Model Libya yang dimaksud adalah pembunuhan Moammar Gaddafi usai Libya menghapuskan program nuklir mereka.
Hingga saat ini, nuklir adalah alat tawar nomor wahid bagi Korut.

2. Perdamaian dengan AS

Sikap Korut akhir-akhir ini yang dinilai lebih membuka diri dan menyetujui untuk bertemu Trump, mengindikasikan bahwa Kim ingin menstabilkan hubungan dengan AS.

"Kim mungkin bersedia untuk denuklirisasi bila Trump berjanji untuk mengakhiri hubungan yang buruk dengan Korut, dan benar-benar melakukannya," sebut Leon Sigal, penulis 'Disarming Strangers: Nuclear Diplomacy with North Korea'.

3. Perkembangan Ekonomi

Kim dalam video propaganda beberapa waktu lalu terlihat menangis lantaran merasa tidak mampu memperbaiki perekonomian Korut. Sanksi dan embargo Barat atas nuklir Korut semakin 'menggigit'.

Dalam video itu, terlihat Kim berdiri di tepi pantai, memandang nanar ke garis cakrawala. Terlihat, tetes air mata mengalir di pipinya.

Hingga pada pidato tahun baru, Kim Jong-un mengatakan Korut siap bangkit dari kemiskinan dan akan mengembangkan sektor ekonominya. Hal ini didukung oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, yang berjanji akan memodernisasi jalur transportasi Pyongyang.

Untuk mewujudkan janji itu, Korsel butuh keringanan sanksi dari Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, menegaskan tidak akan meringankan sanksi hingga Korut melucuti semua senjata nuklirnya.

4. Mengulur Waktu

Pengamat Korea dan China di International Assessment and Strategy Center, Washington D.C., Richard Fisher, menilai Kim Jong-un tengah mengulur waktu sembari melakukan sejumlah negosiasi dengan pemimpin negara.

Fisher menyebut Kim mungkin saja masih menyempurnakan senjata nuklirnya agar bisa menyerang AS kapan pun.

"Mereka (pernah) melakukan uji coba dua rudal balistik antarbenua yang mampu mencapai AS. Saya yakin mereka bekerja siang dan malam untuk mengembangkan nuklirnya," kata Fisher.

5. Memperbaiki Citra

Lebih lanjut Fisher menilai negosiasi Kim dengan Trump dan Moon, hanya untuk membuatnya terlihat layak di mata dunia, agar dapat mengurangi peran AS di timur laut Asia. Selain itu agar Kim dapat menjalin kerja sama dengan negara lain seperti China dan Rusia.

"Sebelum sejumlah negosiasi ini, Kim dilihat sebagai 'manusia roket' yang mengancam keamanan dunia. (Oleh karenanya Presiden Xi Jinping) tak bisa menerima dia."

"Kini dengan dilakukannya sejumlah negosiasi, Xi dapat mulai menerima Kim dan memperkuat hubungan mereka yang sudah sangat dekat," jelas Fisher.

Tak hanya Xi Jinping, sejumlah pemimpin negara lainnya seperti Rusia dan Suriah juga mulai melirik Kim Jong-un.

Rusia telah mengundangnya untuk datang ke konferensi di Vladivostok pada September, sedangkan media pemerintah Korut, KCNA, menyebut Presiden Bashar Assad akan menjadi pemimpin pertama setelah Presiden Korut yang mengunjungi Kim di Pyongyang.

sumber: kumparan.com

Membandingkan Pesawat Ilyushin Kim dan Air Force One Trump

PEMIMPIN Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un tiba di Singapura menggunakan Boeing 747 Air China. Padahal, Kim memiliki pesawat pribadi yakni Chammae-1 atau Ilyushin-62M yang biasa digunakan untuk lawatan luar negeri.

Kim tiba pada Hari Minggu sore (10/6) di Bandara Changi menggunakan Boeing 747 Air China. Menurut laporan yang diturunkan South China Morning Post (SMCP) keputusan Kim untuk berangkat dengan Air China bisa jadi disebabkan oleh 'gengsi'.

Kim tidak mau pesawatnya terlihat lebih rendah dibandingkan Presiden AS Donald Trump yang berangkat dengan Air Force One. Lantas apa bedanya 'Air Force Un' dengan pesawat kepresidenan Air Force One yang digunakan Presiden Donald Trump?

'Kesederhanaan' Chammae-1

Ilyushin-62M sendiri ialah pesawat jet ramping buatan Uni Soviet dengan empat mesin. Pesawat itu pertama kali diperkenalkan pada 1963 lalu dan dikembangkan pada 1970-an. Produksinya berhenti pada 1995 dan maskapai Korut, Air Koryo, mengoperasikan empat pesawat Ilyushin, yang salah satunya digunakan Kim.

Sejak menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi Korut pada 2011, Kim lebih sering bepergian dengan kereta api daripada pesawat. Tercatat hanya sekali ia mengudara ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping, menggunakan pesawat jet Ilyushin-62M yang dinamai Chammae-1, diikuti pesawat kargo, Ilyushin-76MD.

Menurut laporan yang diturunkan Inkstone, pesawat yang dapat menempuh jarak hingga 10 ribu kilometer itu diyakini dibeli oleh Rezim Korut sekitar tahun 80-an. Il-62M lalu diberi nama Chammae-1 sesuai spesies burung mirip elang yang ada di Korut.

Dengan panjang badan 53,12 meter dan panjang sayap 43,20 meter, pesawat Kim 'kalah' dibandingkan Boeing 747-200B yang jauh lebih besar. Selain itu, Il-62m juga hanya dibekali mesin turbo Soloviev D30KU yang memberinya kecepatan terbang sampai 900 kilometer per jam.

Pada 2015, media Pemerintah Korut merilis foto Kim berada di dalam Ilyushin-62 yang memiliki dekorasi serupa dengan pesawat kepresidenan AS, Boeing VC-25. Walau tak seluas pesawat AS, di dalamnya cukup untuk sejumlah kursi kulit dan meja kayu.

Menurut keterangan Greg Waldron dari FlightGlobal Asia, pesawat milik Kim itu tergolong jadul dibandingkan pesawat kepresidenan negara lain. Tak ayal, Waldron menyebut akan menjadi tantangan bagi Kim untuk melakukan penerbangan melewati Samudra Pasifik.

"Sistem komunikasi di pesawat itu juga kurang maksimal. Bila ada masalah soal mesinnya, ada beberapa tempat tujuan untuk mendarat," jelas Waldron.

Pengaruh Embargo
 

Korut tidak mampu memperbarui sektor penerbangannya lantaran embargo Barat melarang negara-negara menjual pesawat dan suku cadangnya kepada pemerintah Pyongyang.

Dikutip dari South China Morning Post, Ilyushin-62 milik Pyongyang pernah mengalami kecelakaan di Guinea, Afrika Barat, pada 1983. Sebanyak 23 penumpangnya tewas dalam kecelakaan tersebut.

Sedangkan berdasarkan laporan Reuters, pesawat kargo Ilyushin-76 milik Kim tak mampu terbang lebih dari 3.000 kilometer tanpa berhenti untuk mengisi bensin. Demi mensiasatinya, kemungkinan rombongan Kim harus berhenti di Vietnam sebelum melanjutkan ke Singapura.

Ilyushin-76 memang dirancang untuk mengangkut barang berat. Bahkan pesawat itu memiliki ruang yang cukup besar untuk membawa bus sekolah atau dua peti kemas.

Meski begitu, pesawat kargo tersebut sempat mengalami sejumlah kendala. Salah satunya pada April lalu, pesawat Ilyushin-76 kecelakaan dan menewaskan 257 orang di kota Aljir, Aljazair.

'Kemewahan' Air Force One

Nama Air Force One secara teknis merupakan simbol panggilan radio yang digunakan Angkatan Udara AS ketika tengah membawa presiden. Pesawatnya sendiri yakni Boeing 747-200BS dengan nomor ekor SAM28000 dan SAM29000.

Fungsi keduanya saling melengkapi. Ketika yang satu tengah dilakukan perawatan, pesawat satunya siap mengantar presiden kemana pun. Bahkan salah satunya bisa berperan untuk mengelabui musuh di udara.

Dilansir Business Insider, pesawat Boeing Air Force One merupakan yang terbaru dan terbesar yang pernah digunakan oleh presiden di dunia.

Dilengkapi dengan empat mesin jet General Electric CF6-80C2B1, memungkinkan Air Force One untuk terbang dalam kecepatan 1.000 kilometer per jam --hampir secepat suara. Keunggulan lain yakni pesawat tersebut dapat terbang di ketinggian 13.750 meter, sedangkan pesawat lain hanya mencapai 9.100 meter.

Dengan kehebatan yang dimiliki, Air Force One tak perlu khawatir soal jarak yang ditempuh. Sebab, pesawat itu dapat terbang tanpa henti sejauh 12.600 kilometer dan mampu mengisi bahan bakar di udara.

Ruang Kerja dan Konferensi

Dari segi interior, Air Force One menyediakan ruang seluas 1.219 meter persegi yang terbagi dalam tiga lantai. Di dalamnya bahkan terdapat tempat kerja resmi presiden AS yang disebut 'Kantor Oval di Udara'.

Sementara di bagian tengah pesawat terdapat ruang konferensi yang juga digunakan untuk ruang makan, serta dua dapur yang dapat menjamu hingga 100 hidangan. Ada pula tempat untuk tamu, staf kepresidenan, perwakilan media, dan awak angkatan udara.

Lebih lanjut di paling belakang terdapat ruang kerja untuk Dinas Rahasia AS dan media center untuk wartawan.

Tak berhenti di situ, Air Force One juga dapat menjelma sebagai tempat penyimpanan nuklir di udara, dengan lapisan baja untuk menahan imbas ledakan nuklir dari bawah. Sistem komunikasinya juga dilindungi dari radiasi nuklir.

Terlebih, tiap jendelanya dilapisi oleh baja dan sayapnya dapat mengusir rudal musuh. Tak heran, Air Force One sering digambarkan sebagai 'benteng terbang'.

sumber: kumparan.com

KM Sinar Bangun Tenggelam di Tigaras

SEBUAH kapal kayu bernama, KM Sinar Bangun, tenggelam di Danau Toba. Disebutkan, kapal tersebut berlayar dari Simanindo Samosir, tujuan Tigaras Simalungun.

Semula sempat beredar kabar, yang tenggelam adalah kapal ferry. Namun Bupati Samosir Rapidin Simbolon yang sedang menuju lokasi membantahnya.

"Maaf bukan kapal ferry... Kapal penumpang do. Saya juga lagi otw ke TKP... Manti ada kabar resmi," katanya.

Simpang Siur

Jumlah penumpang juga masih simpang siur. Ada menyebutkan 60, ada 80, bahkan ada yang menyebut 103 orang. Rute kapal juga masih simpang siur antara Simanindo ke Tigaras, ataukah sebaliknya.

Saat berita ini diturunkan, informasi yang masuk, kondisi saat ini, badan kapal sudah tinggal sedikit tampak di permukaan air. Ada dua ferrry saat ini sedang di tengah danau mencari sembari melihat bila ada penumpang yang masih bisa ditolong.

Sementara dari laporan dari Tigaras hanya beberapa orang sudah bisa diselamatkan.

Kemudi Putus

Untuk sementara, korban penumpang kapal diantar kapal ferry ke Tigaras. Ferry satu lagi terus membantu menyelamatkan kapal yang mengapung di tengah danau.

Info tambahan yang beredar, kemungkinan penyebab kapal tenggelam adalah karena tali kemudi putus. Sumber ini juga menyebut penumpang ada berjumlah 103, yang diketemukan baru tiga, salah satunya nakhoda kapal.

Mari kita berdoa untuk keselamatan penumpang yang lain.

sumber: topmetro.news

Kejari Belawan jangan Permainkan Kasus Korupsi PDAM Tirtanadi

TERKAIT dugaan korupsi IPA Martubung PDAM Tirtanadi melibatkan uang negara senilai Rp58 miliar, bersumber dari penyertaan modal Pemprov Sumut Tahun 2012, yang selama tiga tahun sudah ditangani Kejari Belawan, diharapkan agar lembaga hukum itu jangan menjadikan kasus ini sebagai 'permainan'.

Besar harapan, agar desakan bertubi-tubi yang terus muncul ditujukan kepada Kejari Belawan segera direspon, untuk secara profesional menyelesaikan kasus itu.

Kejari Belawan harus sadar, bahwa mereka tetap akan menjadi 'sasaran tembak' dalam persoalan ini. Bahkan ancaman evaluasi pun menjadi hal wajar. Kinerja mereka yang dinilai lamban, kalau tidak mau dikatakan 'jalan di tempat' dalam penanganan kasus korupsi di PDAM Tirtanadi itu, membuat lembaga peradilan tersebut 'dipandang dengan sinis' oleh masyarakat.

Apakah benar tuduhan yang muncul, bahwa ada kepentingan yang dilindungi dalam kasus ini? Apakah benar tuduhan yang menyebutkan ada 'dalang' yang dilakoni pejabat penting di Tirtanadi? Apakah betul tuduhan yang terus dialamatkan ke Kejari Belawan, bahwa lembaga ini sedang 'mengamankan' banyak hal?.

Baik Kejari Belawan maupun Direksi PDAM Tirtanadi, tentu tidak bisa begitu saja membantah tuduhan-tuduhan dimaksud. Apalagi dengan hanya kata-kata atau statemen. Rakyat sekarang tentu saja tidak bisa begitu saja percaya kata-kata tanpa aksi.

Intinya, masyarakat akan menduga ada sesuatu di balik mandegnya kasus ini. Dan cara membantahnya hanya ada satu, yaitu Kejari Belawan harus menunjukkan kinerja jelas dan terarah.

Tiga tahun bukanlah waktu yang singkat. Tiga tahun menangani sebuah kasus dan tak kunjung jelas arahnya, itu adalah sebuah prestasi yang sangat buruk.

Sanksi Pejabat Hukum

Sungguh sia-sia para pejabat di Kejari Belawan belajar hukum dengan segala trik di dalamnya, lalu menjalani jenjang karir hingga sampai pada jabatan sekarang ini, namun pada akhirnya hanya berprestasi seperti penanganan kasus ini.

Lebih sia-sia lagi, bahkan sangat tragis, kalau pada akhirnya kasus ini diambil alih oleh KPK misalnya, lalu terkuak semuanya. Terkuak siapa melindungi siapa. Terkuak siapa saja yang bermain. Dan dampaknya, tersangka bisa saja akan muncul dari berbagai profesi, mulai seorang manajer, hingga pejabat di bidang hukum.

Alangkah tidak eloknya sebuah ending karir, yang gara-gara membela sesuatu, akhirnya harus terhenti dan lebih fatal, bisa menjadi pesakitan. Apakah para pejabat di Kejari Belawan tidak memikirkan sampai kesana?

Dan semua kemungkinan itu menjadi wajar pada saat ini. Dengan lamanya kasus ini 'mengendap' di Kejari Belawan, semua tudingan dan kemungkinan tadi bukan tidak mungkin benar.

Namun penulis merasa yakin, bahwa Kejari Belawan tentu sudah memikirkan segala resiko apabila 'bermain' dalam kasus ini. Penulis juga yakin, bahwa Kejari Belawan tidak mau dianggap gagal, apalagi sampai sengaja tidak meneruskan kasus ini. Penulis yakin, Kejari Belawan masih punya tekad untuk menyelesaikan kasus ini, meski banyak tantangannya.

Sebab, kegagalan dalam penanganan kasus IPA Martubung PDAM Tirtanadi ini, akan berdampak sangat buruk. Termasuk sangat buruk bagi karir siapa pun pejabat hukum yang ada di dalamnya. Dan saya yakin, semua paham akan resiko ini.

Kejari Belawan Gagal

Hanya saja, dengan situasi saat ini, maka semua pihak tentunya masih sampai pada tahap penilaian, bahwa Kejari Belawan gagal dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi IPA Martubung PDAM Tirtanadi ini.

Bicara soal gagal, maka disinilah perlunya ada instropeksi diri. Apakah memang sudah merasa gagal? Atau seperti penulis sebut di atas, masih punya tekad untuk menyelesaikannya? Ini harus ditanyakan kepada diri masing-masing pejabat di Kejari Belawan.

Dengan situasi ini, apakah para pejabat di Kejari Belawan masih merasa pantas duduk di posisinya sekarang? Atau merasa sudah pantas 'angkat bendera putih' lalu mundur teratur?

Dan akan sangat memalukan, apabila kasus besar ini tetap 'mandeg', namun para pejabat di Kejari Belawan masih ingin bercokol disana. Tidak etis! Mundur adalah pilihan paling terhormat.

Dengan mengambil sikap mundur, maka tuduhan yang datang hanya sebatas tidak mampu. Sementara kalau masih ingin bercokol, maka akan muncul pertanyaan, kenapa? Apa yang diperebutkan? Apa yang dijaga? Dan banyak pertanyaan lain.

Tapi kalau merasa masih mampu, pertanyaan kemudian adalah, apakah benar masih mampu? Berapa lama lagi? Tiga tahun apa belum cukup? Jadi sudahlah. Sebaiknya mundur saja para pejabatnya, termasuk Kajari Belawannya.

Kinerja Kejati Sumut

Dalam kasus ini, satu yang jadi pertanyaan penulis adalah, dimana posisi Kejati Sumut? Sebagai 'penonton' saja tanpa ada koordinasi dengan Kejari Belawan?

Karena sangat janggal, apabila dugaan korupsi sebesar itu bisa ditangani Kejari Belawan bahkan selama tiga tahun, tanpa sepengetahuan Kejati Sumut, juga Kejaksaan Agung.

Kalau menurut penulis, sangat mungkin bahwa Kejati Sumut tahu kasus ini. Namun kenapa bisa sampai tiga tahun tak selesai, dan Kejati Sumut serta Kejaksaan Agung tidak ada tindakan apa pun? Apakah memang wajar sebuah kasus mengendap sampai tiga tahun tanpa kejelasan?

Atau apakah ada 'arahan khusus' soal penanganan kasus ini dari Kejati Sumut? Dalam hal ini, Kejati Sumut harus memberitahukan ke publik, apa peran mereka disini. Ini sangat penting, agar publik jangan sampai menduga-duga, bahwa Kejati Sumut punya kepentingan 'mengamankan' kasus ini.

Bahkan menurut penulis, terlepas tahu ataupun tidak tahu soal kasus dugaan korupsi IPA Martubung, maka Kejati Sumut sebenarnya sudah harus ikut dievaluasi, termasuk pimpinannya. Sebab dalam masalah ini, Kejati Sumut juga bisa dinilai ikut lalai, atau tidak mampu mengendalikan anggota.

Evaluasi terhadap Kejati Sumut ini dinilai perlu, demi membersihkan nama Kejaksaan Agung dari dugaan keterlibatan dalam kasus ini.

Saling Evaluasi Kinerja

Intinya seperti ini.

Kalau Kejari Belawan tak ingin dituduh mempermainkan kasus ini, maka segera diselesaikan dengan jelas, terarah, dan tuntas. Kalau Kejati Sumut tak ingin dituding 'bermain', maka segera evaluasi Kejari Belawan, agar dugaan ikut terlibat dalam persoalan ini, jangan sampai muncul. Lalu kalau Kejaksaan Agung merasa bersih, maka segera jugalah lakukan evaluasi ke Kejati Sumut.

Soal, apakah KPK perlu turun tangan, tentunya masyarakat awam berharap seperti itu. Agar KPK langsung mengambil alih setelah tiga tahun tak jelas di tangan Kejari Belawan, tanpa harus menunggu lagi.

Namun apakah ada prosedur yang memungkinkan untuk ini? Bagaimana etikanya kalau sebuah kasus masih ditangani lembaga hukum lainnya? Apakah KPK bisa mengambil alih?

Hanya saja jadi pertanyaan di masyarakat, apakah prosedur itu menjadi penghalang untuk menyelamatkan uang rakyat? Menurut hemat penulis, banyak cara dan jalan, agar kasus ini bisa ditangani KPK. Kalaupun harus ada laporan baru ke KPK, sepertinya itu bukan hal sulit.

Dan diyakini, KPK sebenarnya sudah 'mengendus' kasus dugaan korupsi IPA Martubung PDAM Tirtanadi ini. Sebab, rasanya sungguh aneh, kalau KPK bisa sampai tidak tahu ada kasus dugaan korupsi melibatkan uang puluhan miliar.

Atau apakah KPK lagi mencari cara dari mana memulai? Patut ditunggu juga gebrakan KPK soal kasus dugaan korupsi IPA Martubung PDAM Tirtanadi ini.

Dugaan Korupsi IPA Martubung

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Belawan tengah menangani kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Martubung sebesar Rp58 miliar.

Diduga anggaran tahun 2012 yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal Pemprovsu tersebut telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara.

Dari data rincian yang diterima, laporan pengaduan tentang proyek IPA Martubung meliputi pembangunan kantor lapangan, barak, gudang, jalan atau akses, pagar proyek, pembersihan lokasi, papan nama proyek dan lainnya dengan pagu anggaran Rp75.000.000.

Kemudian, perizinan dengan pagu anggaran Rp150 juta. Personil perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan, akomodasi, transportasi, air tiket, office dengan pagu anggaran Rp50 juta.

Lalu, pengukuran atau staking out Rp7,5 juta, investigasi atau survei Rp15 juta, utilitas pelaksanaan Rp85 juta, mobiliasasi personil dan peralatan Rp45 juta, pengadaan dan pelaksanaan pembangunan IPA kapasitas minimum 200 liter per detik Rp15.494.727.115, pengadaan pelaksanaan pekerjaan instrumentasi atau SCADA Rp3.491.269.750, pengadaan dan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi booster pump existing Rp7.676.874.459, pengadaan pelaksanaan pembangunan rumah daya di IPA Martubung Rp6.109.211.627.

Selain itu, untuk pembangunan kantor seluas 200 m2 meliputi pengadaan sebesar Rp1.449.135.315 dan untuk pelaksanaan chemical building sebesar Rp3.140.386.966. Sedangkan pembangunan sludge lagoon IPA menelan biaya Rp988.531.712.

Lalu, untuk unit bangunan penunjang sebesar Rp2.326.919.475, pengadaan pemasangan pipa transmisi air baku sebesar Rp4.396.041.648, pengadaan dan pelaksanan pembangunan intake Rp7.480.827.223, uji coba Rp25 juta, laporan Rp15 juta. Ada juga untuk pelatihan atau transfer of knowladge sebesar Rp25 juta, pembersihan Rp7,5 juta dan demobilisasi Rp18 juta. (***)